Native Mind Indonesia · 2 November 2026
Indonesian law recognises two kinds of employment agreement. Choosing the wrong one is among the most common HR audit findings, and it can turn a contract worker into a permanent employee by law. The rules below follow Law No. 13 of 2003 as amended by the Job Creation Law (Law No. 6 of 2023) and Government Regulation No. 35 of 2021.
- PKWTT is permanent and is the default for ongoing work.
- A PKWT may last up to 5 years in total and may not have a probation period.
- When a PKWT ends, pay compensation money pro rata to service.
PKWTT: Permanent Employment
A Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu has no end date. It is the default for work that is ongoing. A probation period of up to three months is allowed only in a PKWTT, and the employee must receive at least the minimum wage during probation.
PKWT: Fixed-Term Employment
A Perjanjian Kerja Waktu Tertentu is for work that by its nature ends: a project, seasonal work, work for a new product still being tested, or work that will be finished within a set time. Key rules:
- It must be in writing, in Bahasa Indonesia (a bilingual version is fine), and given to the employee.
- A PKWT based on a period of time may last up to 5 years in total, including any extension.
- No probation period is allowed. If a PKWT contains one, the probation clause is void.
- It may not be used for work that is permanent in nature.
- The employer records (registers) the PKWT with the Ministry of Manpower, online.
A PKWT that breaks these rules can become a PKWTT by law, with all the rights of a permanent employee.
Compensation When a PKWT Ends
When a PKWT ends, the employer must pay compensation money (uang kompensasi) to employees with at least one month of continuous service:
- 12 months of service: one month's wage.
- Less or more than 12 months: pro rata, (months of service ÷ 12) × one month's wage.
The wage used is basic salary plus fixed allowances. Compensation is not due to foreign workers on a PKWT.
Practical Tips
- Keep a contract register with the end date of every PKWT and set reminders 60 days ahead.
- Write the reason for a PKWT (the project, season or deadline) in the contract itself.
- Decide on extension or conversion to PKWTT before the end date, not after.
- Budget the end-of-contract compensation from the first month.
General information for HR planning, not legal advice. Regulations change: check the current rules or ask a qualified adviser before an important decision.
Native Mind Indonesia · 2 November 2026
Hukum Indonesia mengenal dua jenis perjanjian kerja. Salah memilih jenis perjanjian termasuk temuan audit SDM yang paling sering, dan dapat membuat pekerja kontrak menjadi karyawan tetap demi hukum. Ketentuan di bawah mengikuti UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023) dan PP No. 35 Tahun 2021.
- PKWTT bersifat tetap dan menjadi pilihan utama untuk pekerjaan yang terus-menerus.
- PKWT paling lama 5 tahun secara keseluruhan dan tidak boleh ada masa percobaan.
- Saat PKWT berakhir, bayar uang kompensasi secara proporsional sesuai masa kerja.
PKWTT: Hubungan Kerja Tetap
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu tidak memiliki tanggal berakhir dan menjadi pilihan utama untuk pekerjaan yang terus-menerus. Masa percobaan paling lama tiga bulan hanya boleh dalam PKWTT, dan selama masa percobaan karyawan wajib menerima paling sedikit upah minimum.
PKWT: Hubungan Kerja Waktu Tertentu
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu digunakan untuk pekerjaan yang sifatnya akan selesai: proyek, pekerjaan musiman, pekerjaan terkait produk baru yang masih dalam percobaan, atau pekerjaan yang selesai dalam waktu tertentu. Ketentuan utamanya:
- Wajib tertulis, dalam bahasa Indonesia (boleh dwibahasa), dan diberikan kepada karyawan.
- PKWT berdasarkan jangka waktu paling lama 5 tahun secara keseluruhan, termasuk perpanjangan.
- Tidak boleh ada masa percobaan. Jika dicantumkan, klausul masa percobaan batal demi hukum.
- Tidak boleh digunakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
- Pemberi kerja mencatatkan PKWT ke Kementerian Ketenagakerjaan secara daring.
PKWT yang melanggar ketentuan ini dapat berubah menjadi PKWTT demi hukum, dengan seluruh hak karyawan tetap.
Uang Kompensasi Saat PKWT Berakhir
Saat PKWT berakhir, pemberi kerja wajib membayar uang kompensasi kepada karyawan yang telah bekerja terus-menerus minimal satu bulan:
- Masa kerja 12 bulan: satu bulan upah.
- Kurang atau lebih dari 12 bulan: proporsional, (masa kerja dalam bulan ÷ 12) × satu bulan upah.
Upah yang dipakai adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap. Uang kompensasi tidak berlaku bagi tenaga kerja asing dengan PKWT.
Tips Praktis
- Buat daftar kontrak berisi tanggal berakhir setiap PKWT dan pasang pengingat 60 hari sebelumnya.
- Tuliskan alasan PKWT (proyek, musim, atau tenggat) di dalam perjanjian.
- Putuskan perpanjangan atau pengangkatan menjadi PKWTT sebelum tanggal berakhir, bukan sesudahnya.
- Anggarkan uang kompensasi akhir kontrak sejak bulan pertama.
Informasi umum untuk perencanaan SDM, bukan nasihat hukum. Peraturan dapat berubah: periksa ketentuan terbaru atau tanyakan kepada konsultan yang berkompeten sebelum mengambil keputusan penting.
A step-by-step way to review your HR practices against Indonesian labour law, find the gaps and fix them in order of risk.Langkah demi langkah meninjau praktik SDM terhadap hukum ketenagakerjaan Indonesia, menemukan celah, dan memperbaikinya sesuai tingkat risiko.
Read GuideBaca Panduan →Writing SOPs Employees Actually FollowMenulis SOP yang Benar-Benar Dijalankan KaryawanHow to write clear standard operating procedures in the ISO 9001 style: purpose, scope, steps, owners, records and approval.Cara menulis prosedur operasi standar yang jelas dengan gaya ISO 9001: tujuan, ruang lingkup, langkah, penanggung jawab, catatan, dan persetujuan.
Read GuideBaca Panduan →THR in Indonesia: Who Gets It, How Much and WhenTHR di Indonesia: Siapa yang Berhak, Berapa, dan KapanThe religious holiday allowance (Tunjangan Hari Raya) explained for employers: eligibility, the pro rata formula and the payment deadline.Penjelasan Tunjangan Hari Raya untuk pemberi kerja: siapa yang berhak, rumus proporsional, dan batas waktu pembayaran.
Read GuideBaca Panduan →