HR GuidePanduan SDM

UMP and UMK: How Minimum Wage Works in IndonesiaUMP dan UMK: Cara Kerja Upah Minimum di Indonesia

Provincial and city minimum wages explained: who they apply to, how they are set each year and how to build pay above them.Penjelasan upah minimum provinsi dan kabupaten/kota: siapa yang berlaku, cara penetapannya setiap tahun, dan cara menyusun upah di atasnya.

2 min read2 menit bacaIndonesian labour lawHukum ketenagakerjaan IndonesiaEnglish and BahasaInggris dan Bahasa

Native Mind Indonesia · 2 November 2026

Indonesia does not have one national minimum wage. Each province sets a provincial minimum wage (UMP), and many regencies and cities set their own, higher minimum wage (UMK). Getting this right is the first check in any payroll review.

Key Takeaways
  • Where a UMK exists it is the minimum; otherwise the UMP applies.
  • The minimum wage is for employees with less than one year of service.
  • Above one year, pay follows the company's wage structure and scale.

UMP and UMK

  • UMP (Upah Minimum Provinsi) is set by the governor for the whole province.
  • UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) may be set by the governor for a regency or city, and must be higher than the UMP.

Where a UMK exists, it is the minimum for employers in that area. Where there is none, the UMP applies. The figures are published each year in governors' decrees and take effect on 1 January. Industrial areas around Jakarta, such as Bekasi and Karawang, have some of the highest UMKs in the country: for 2026, Kota Bekasi set Rp5,999,443 per month.

Who It Applies To

The minimum wage is the lowest monthly wage for employees with less than one year of service. It is a safety net, not a pay scale. Paying below it is a criminal offence under the manpower law. Micro and small businesses may set wages by agreement under separate rules, as long as they meet the thresholds set in the regulations.

How It Is Set

The yearly adjustment follows a formula in the wage regulations (Government Regulation No. 36 of 2021 as amended by No. 51 of 2023), based on inflation, economic growth and a regional index, and recommended by the provincial wage council. The Ministry of Manpower announces the timeline, and governors publish their decrees towards the end of the year.

Pay Above One Year of Service

For employees with one year of service or more, pay must follow the company's wage structure and scale (struktur dan skala upah), which every employer is required to have. It ranks jobs by grade and sets a pay range for each, taking into account position, length of service, education and competence. A good structure keeps internal pay fair and makes salary offers easier to defend.

Checklist for Employers

  • Confirm the UMK of every location where you employ people, not only head office.
  • Update payroll for 1 January as soon as the governor's decree is out.
  • Check that the basic wage plus fixed allowances is at least the minimum (the basic wage should be at least 75% of that total).
  • Review your wage structure and scale every year after the new minimum wage is set.

See the 2026 UMP and UMK figures by province and city in our Human Capital Analytics.

General information for HR planning, not legal advice. Regulations change: check the current rules or ask a qualified adviser before an important decision.

Native Mind Indonesia · 2 November 2026

Indonesia tidak memiliki satu upah minimum nasional. Setiap provinsi menetapkan upah minimum provinsi (UMP), dan banyak kabupaten serta kota menetapkan upah minimum sendiri yang lebih tinggi (UMK). Memastikan hal ini benar adalah pemeriksaan pertama dalam setiap tinjauan penggajian.

Poin Penting
  • Jika ada UMK, itulah batas minimumnya; jika tidak ada, berlaku UMP.
  • Upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
  • Di atas satu tahun, upah mengikuti struktur dan skala upah perusahaan.

UMP dan UMK

  • UMP (Upah Minimum Provinsi) ditetapkan gubernur untuk seluruh provinsi.
  • UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) dapat ditetapkan gubernur untuk kabupaten atau kota, dan harus lebih tinggi dari UMP.

Jika ada UMK, UMK menjadi batas minimum bagi pemberi kerja di wilayah tersebut. Jika tidak ada, berlaku UMP. Besarannya diumumkan setiap tahun melalui keputusan gubernur dan berlaku mulai 1 Januari. Kawasan industri di sekitar Jakarta, seperti Bekasi dan Karawang, termasuk yang memiliki UMK tertinggi: untuk 2026, Kota Bekasi menetapkan Rp5.999.443 per bulan.

Berlaku untuk Siapa

Upah minimum adalah upah bulanan terendah bagi karyawan dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Upah minimum adalah jaring pengaman, bukan skala upah. Membayar di bawahnya merupakan tindak pidana menurut undang-undang ketenagakerjaan. Usaha mikro dan kecil dapat menetapkan upah berdasarkan kesepakatan dengan ketentuan tersendiri, sepanjang memenuhi batas yang diatur dalam peraturan.

Cara Penetapannya

Penyesuaian tahunan mengikuti formula dalam peraturan pengupahan (PP No. 36 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan PP No. 51 Tahun 2023), berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu, serta direkomendasikan dewan pengupahan provinsi. Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan jadwalnya, dan gubernur menerbitkan keputusan menjelang akhir tahun.

Upah untuk Masa Kerja Satu Tahun atau Lebih

Bagi karyawan dengan masa kerja satu tahun atau lebih, upah wajib mengikuti struktur dan skala upah perusahaan, yang wajib dimiliki setiap pemberi kerja. Struktur ini mengurutkan jabatan berdasarkan golongan dan menetapkan rentang upah untuk setiap golongan, dengan memperhatikan jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Struktur yang baik menjaga keadilan upah internal dan memudahkan penawaran gaji.

Daftar Periksa bagi Pemberi Kerja

  • Pastikan UMK setiap lokasi tempat Anda mempekerjakan karyawan, bukan hanya kantor pusat.
  • Perbarui penggajian untuk 1 Januari segera setelah keputusan gubernur terbit.
  • Periksa bahwa upah pokok ditambah tunjangan tetap minimal sebesar upah minimum (upah pokok paling sedikit 75% dari jumlah tersebut).
  • Tinjau struktur dan skala upah setiap tahun setelah upah minimum baru ditetapkan.

Lihat UMP dan UMK 2026 per provinsi dan kota di Analitik Human Capital kami.

Informasi umum untuk perencanaan SDM, bukan nasihat hukum. Peraturan dapat berubah: periksa ketentuan terbaru atau tanyakan kepada konsultan yang berkompeten sebelum mengambil keputusan penting.

All HR GuidesSemua Panduan SDM

Need Help With HR?Butuh Bantuan SDM?

Talk to Native Mind Indonesia about HR audits, SOPs and HR consulting.Bicarakan audit SDM, SOP, dan konsultasi SDM dengan Native Mind Indonesia.